115 Juta Warga Indonesia Terancam Miskin

Oleh: Anis Kamila S.Pd (Aktivis muslimah Cileungsi, Bogor)

Laporan Bank Dunia pada 30 Januari 2020 berjudul “Aspiring Indo-Expanding the Middle Class” menyebutkan meski pemerintah Indonesia dinilai berhasil mengeluarkan masyarakat miskin dari garis kemiskinan sebanyak 45% atau 115 juta orang namun jumlah penduduk sebanyak itu besar kemungkinannya kembali lagi menjadi miskin. Menurut “World Bank Acting Country Director” untuk Indonesia Rolande Pryce mengatakan kelompok tersebut adalah yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, namun belum berhasil masuk ke dalam kelas menengah.

Kasus kemiskinan, memang bukan lagi jadi persoalan baru di negeri kaya sumber daya alam ini. Solusi yang diambil pun sudah sangat mainstream, yaitu dengan mentaati rekomendasi Bank Dunia. Dalam kasus ini, Bank Dunia kemudian merekomendasi Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik, menyediakan pendidikan berkualitas, juga jamiman kesehatan. Hal ini tentu memerlulan perbaikan lingkungan usaha dan investasi pada infrastruktur. Padahal berdasarkan pengalaman sejarah ketika pemerintah negeri ini menyepakati rekomendasi tersebut, maka akan semakin mengokohkan jerat neo-liberalisme di negeri ini. Karena arti dari rekomendasi Bank Dunia tersebut untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memperbanyak proyek asing. Dengan logika, agar membuka serapan tenaga kerja. Inilah rekomendasi yang sudah berjalan puluhan tahun namun tidak membuat bangsa ini menjadi lebih baik, justru yang ada malah rakyat terlilit hutang negeri ini. Untuk menyelesaikan problem kemiskinan secara tuntas, harusnya penguasa tidak mengambil rekomendasi tersebut agar tidak masuk ke dalam hutang ribawi yang ujung-ujungnya akan melahirkan sebuah kebijakan yang semakin mencekik rakyat. Maka hal yang harus dilakukan rezim adalah menciptakan kondisi tatanan ekonomi yang stabil, sehingga kemakmuran berhasil diratakan.

===

Islam Punya Solusi Mengatasi Kemiskinan

Lalu bagaimana caranya? Kondisi ini akan tampak ketika pemerintah mau menelisik akar dari permasalahannya, bukan hanya memikirkan penyelesaian jangka pendek dan menguntungkan negara-negara adidaya. Perlu adanya kesadaran para penguasa dan masyarakat untuk mengembalikan aturan Islam dalam mengatur ekonomi dan sektor lainnya agar bisa dikelola secara syar’i. Karena Islam punya solusi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Setidaknya terdapat beberapa langkah praktis untuk mengatasinya.
Yaitu : pertama, melarang praktik riba. Aktivitas riba ibarat benalu dalam perekonomian, karena seperti kita tahu bahwa dalam Islam hukumnya adalah haram dan tentu dapat menghilangkan keberkahan untuk negeri. Kedua, semua sektor usaha harus berbasis sektor produktif. Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan para pengusaha agar berdaulat di negeri sendiri, memulai produksi dan stop impor. Ketiga, negara harus memenuhi kebutuhan pokok massal yakni pendidikan, kesehatan, keamanan, sehingga income per keluarga hanya dialokasikan untuk kebutuhan individu. Keempat, dalam kondisi khusus negara berbasis Islam memberi nafkah kepada rakyatnya tanpa mewajibkan perempuan untuk bekerja.

Dalam mekanisme ini, sejarah mencatat peradaban Islam yang pertama mampu mencapai angka kemiskinan struktural yakni 0%. Tingkat hutang ke negara luar pun adalah 0%, dan tingkat inflasi mata uang adalah 0%.

Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *